Jambi – Gubernur Jambi Al Haris, bersama OJK dan Forkompinda Provinsi Jambi deklarasi Anti Investasi Bodong, Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal, dan Judi Online.
Deklarasi anti investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan judi online ini juga dihadiri pihak perbankan, sejumlah pejabat Pemprov Jambi dan pelajar di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (27/05/2025).
Gubernur Al Haris mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus pinjaman online ilegal, investasi bodong dan judi online yang merak di tengah masyarakat.
“Saya mencatat banyak warga kita yang terjebak dalam pinjaman online. Ini sudah sangat mengkhawatirkan, banyak ibu-ibu yang terjerat pinjam online Ilegal,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa kemajuan teknologi digital, meskipun membuka peluang, juga membawa tantangan serius jika tidak dimanfaatkan dengan bijak.
“Teknologi bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis, tapi juga membuka celah bagi praktik-praktik merugikan masyarakat,” ujarnya.
Al Haris mendorong satuan tugas (Satgas) yang dibentuk tidak hanya fokus pada upaya pencegahan, tetapi juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran media.
Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah daerah untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di setiap wilayah sebagai solusi alternatif bagi masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga, agar tidak lagi bergantung pada pinjol berbunga tinggi.
“Kalau ada BPR di setiap daerah, mereka bisa mengakses pinjaman dengan bunga ringan sekaligus mendapatkan bantuan modal usaha,” tuturnya.
Gubernur juga mengajak seluruh pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari pinjaman ilegal, judi daring, dan praktik investasi bodong.
Al Haris juga mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan dan penanggulangan praktik judi online dan segala bentuk perjudian lainnya.
“Itu menjadi salah satu upaya perlindungan, pencegahan, dan penyelematan masyarakat, terutama generasi muda dari berbagai aktivitas keuangan ilegal,” kata Al Haris.
Sementara itu, Kepala Otaritas Jasa Keuangan (OJK ) Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya menyampaikan agar masyarakat bumi sepucuk Jambi sembilan lurah mewaspadai investasi ilegal, pinjaman online (Pinjol) ilegal, dan Judi Online menyusul banyaknya kasus pidana yang timbul akibat aktivitas tersebut.
Yan Iswara Rosya mengatakan sangat banyak masyarakat Provinsi Jambi terjerat Investasi Ilegal dan Pinjaman Online Ilegal.
Yan Iswara Rosya mengungkapkan data OJK Provinsi Jambi sebanyak 188 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal, 24 pengaduan terkait investasi bodong.
“443 pengaduan terkait penipuan keuangan dengan minimal kerugian Rp 16,66 miliar, dan 72 penerimaan informasi terkait pinjaman online ilegal,” kata Yan Iswara Rosya.
Yan Iswara Rosya mengungkapkan investasi bodong banyak dialami masyarakat Jambi di bidang pertanian/perkebunan.
“Sementara itu akibat pijaman online ilegal meliputi bunga dan biaya yang tinggi, penagihan yang brutal, dan penyalahgunaan data pribadi,” ujarnya.
OJK bersama Satgas Pasti, lanjut Yan Iswara Rosya telah melakukan tindakan pemblokiran ribuan aplikasi/website/konten ilegal, rekening bank, nomor telpon/WhatsApp terkait investasi bodong dan pinjaman online ilegal.
“Periode 1 Januari 2024 sampai 30 April 2025 Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran 4.053 aplikasi/website/konten ilegal, 117 rekening bank, dan 2.422 nomor telpon/WhatsApp terkait investasi bodong dan pinjaman online ilegal,” katanya.(*)
Discussion about this post