DPRD Tanjabbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan  Daerah Tentang  APBD Tahun Anggaran 2026

‎Lamanesia.com – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menggelar Rapat Paripurna pertama dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (8/9/2025).
‎
‎Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua I H. Muh. Sjafril Simamora, S.H., dan Wakil Ketua II Hasan Basri Harahap, S.H., serta di hadiri oleh 20 Anggota DPRD, Kabag Ren Polres Tanjabbar Kompol Ujang Supran, Kasi Intel Kajari Tanjabbar M. Lutfi, S.H. M.H., Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab Kapt. Elang Wibisono, Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator lingkup Pemkab Tanjabbar, pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMD, Insan Pers, serta undangan lainnya.
‎
‎Mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah Hermansyah, S.STP., M.H.  membacakan sambutan Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah mengagendakan pembahasan Ranperda APBD 2026.
‎
‎“Terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah mengagendakan tahapan pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
‎
‎Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui penyusunan APBD 2026, yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 serta dijabarkan melalui KUA dan PPAS.
‎
‎Alokasi anggaran 2026, lanjutnya, difokuskan pada program strategis dan prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian. Hal ini untuk mendukung visi daerah, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan Inovatif.”
‎
‎Sekda juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan. “Permasalahan yang kita hadapi saat ini dan ke depan harus disikapi dengan koordinasi yang saling mendukung, sehingga kebijakan pembangunan dapat dijalankan dengan persepsi yang sama. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan,” tegasnya. (*)
‎