Lamanesia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur informasi perkreditan nasional sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Melalui pembaruan sistem tersebut, OJK menargetkan peningkatan kualitas data debitur agar proses penyaluran kredit menjadi lebih cepat, akurat, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit pada sektor-sektor produktif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah.
Optimalisasi SLIK diresmikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor OJK, Jakarta, Senin.
Peluncuran tersebut turut dihadiri jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, pimpinan kementerian dan lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta asosiasi pengembang perumahan.
Friderica mengatakan, optimalisasi SLIK merupakan bentuk komitmen OJK dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui penyediaan informasi perkreditan yang lebih berkualitas dan mutakhir.
“Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perluasan akses kredit dan pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” ujarnya.
Sejalan dengan kebijakan baru yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026, seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan diwajibkan memperbarui data kredit atau pembiayaan paling lambat tiga hari kerja setelah nasabah melunasi kewajibannya.
Selain itu, OJK juga menerapkan batas bawah (threshold) penyajian informasi debitur untuk fasilitas pembiayaan di atas Rp1 juta. Kebijakan tersebut bertujuan agar data yang ditampilkan dalam SLIK lebih relevan dan proporsional sehingga dapat meningkatkan kualitas analisis kredit oleh lembaga jasa keuangan.
Dengan sistem yang semakin responsif, proses penyaluran kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan penerapan manajemen risiko.
Meski demikian, OJK menegaskan bahwa keputusan akhir pemberian kredit maupun pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing lembaga jasa keuangan berdasarkan hasil analisis dan kebijakan internal.
Optimalisasi SLIK juga diharapkan mampu mengurangi pengaduan masyarakat terkait status pelunasan pinjaman yang belum diperbarui dalam sistem, sekaligus memperkuat kredibilitas ekosistem informasi perkreditan nasional.
Saat ini, tingkat pemanfaatan SLIK terus menunjukkan tren tinggi. Rata-rata permintaan Informasi Debitur (iDeb) mencapai sekitar 31 juta permintaan setiap bulan yang berasal dari ribuan lembaga jasa keuangan formal di seluruh Indonesia.
Melalui pembaruan tersebut, OJK optimistis sistem informasi perkreditan nasional akan semakin andal dalam mendukung inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (pin)
Discussion about this post