Lamanesia.com – Bank Jambi dinilai memiliki posisi strategis dalam ekosistem keuangan daerah, terutama dalam mendukung kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Pengamat perbankan Laila Farhat, S.E., M.M. mengatakan, APBD tidak hanya menjadi instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berperan sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi di tengah masyarakat.
Menurut Laila, ketika anggaran daerah direalisasikan melalui belanja pemerintah, terjadi perputaran dana yang melibatkan berbagai sektor. Mulai dari pelaku usaha, penyedia barang dan jasa, UMKM, tenaga kerja hingga masyarakat.
“Dari APBD ke masyarakat terdapat mata rantai transaksi yang panjang. Di dalam mata rantai tersebut, perbankan memiliki peran penting untuk memastikan arus transaksi berjalan aman, efisien dan akuntabel. Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam ekosistem tersebut,” ujar Laila.
Ia menjelaskan, peran Bank Jambi tidak hanya sebatas menghimpun dan menyalurkan dana. Bank Jambi juga mendukung berbagai transaksi keuangan pemerintah daerah, mulai dari penerimaan daerah, pembayaran belanja, transaksi kepada pihak ketiga hingga layanan perbankan bagi aparatur dan masyarakat.
Laila menilai, semakin besar aktivitas APBD yang direalisasikan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem perbankan yang mampu menyediakan layanan transaksi secara cepat, aman dan terdigitalisasi.
“APBD Provinsi Jambi maupun APBD kabupaten dan kota memiliki aktivitas transaksi yang besar dan beragam. Karena itu, kapasitas sistem perbankan daerah harus mampu mengikuti kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Menurutnya, keberadaan Bank Jambi juga memiliki arti penting dalam menjaga keterhubungan aktivitas ekonomi daerah dengan lembaga keuangan lokal.
Dana yang bergerak melalui transaksi pemerintah daerah, lanjut Laila, pada akhirnya dapat mengalir ke berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, jasa, konstruksi, UMKM dan sektor produktif lainnya.
Karena itu, ia menilai penguatan Bank Jambi perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan kualitas layanan, transformasi digital, penguatan manajemen risiko serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
“Bank daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi pembangunan. Pertumbuhan bisnis penting, tetapi keamanan transaksi, kualitas kredit, tata kelola dan kontinuitas pelayanan juga tidak kalah penting,” ujarnya.
Laila menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Jambi perlu terus dibangun dengan tetap berpedoman pada regulasi serta prinsip kehati-hatian perbankan.
Dengan sistem transaksi yang semakin terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kalau APBD merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi daerah, maka sistem keuangan yang menopangnya harus kuat. Bank Jambi dapat menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan kebijakan anggaran pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Discussion about this post