MUARO JAMBI- Hampir seluruh tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum tergabung dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu terungkap ketika BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muaro Jambi melakukan rapat Koordinasi evaluasi kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi yang dihadiri oleh Sekda Muaro Jambi Kamis (10/2).
Sekda Muaro Jambi Budi Hartono, S.Sos. MT menyebut, seharusnya seluruh tenaga kerja non PNS dipemilihan Muaro Jambi tergabung dalam program ini, karena program ini sangat banyak keuntungannya.
“Saya minta semua tenaga kerja non PNS tergabung dalam program ini,” kata Budi Hartono. Kata Budi, pimpinan OPD sangat bedosa jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada rekan-rekan non PNS yang mengalami kecelakaan kerja. “Berdosa kita. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana dengan keluarganya. Nah kalau sudah tergabung dengan BPJS ketenagakerjaan, mereka bisa terjamin sampai ke anak-anaknya,” ungkap Sekda.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh OPD yang ada di Muaro Jambi untuk mengikutsertakan tenaga kerja non PNS sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Jambi melalui Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muaro Jambi, Irma Iskandar menyambut baik apa yang disampaikan oleh Sekda Muaro Jambi.
“Alhamdulillah saya merasa gembira atas dukungan yang dikeluarkan oleh Pak Sekda untuk memastikan seluruh tenaga kerja non PNS tergabung dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Irma.
Discussion about this post