Tanjabtim – Pada tanggal 29 April, momentum penting terjadi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fraksi Tanjabtim – Golongan Karya (Golkar) secara tegas menyampaikan pendapat akhir mereka terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati untuk Tahun Anggaran 2023.
Saidina Hamzah, S.E., juru bicara dari Fraksi Golkar, menyampaikan rangkuman catatan penting dan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan pansus DPRD. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk memajukan kabupaten Tanjung Jabung Timur ke arah yang lebih baik.
Fraksi Golkar menyoroti beberapa aspek krusial yang membutuhkan perhatian serius:
1. Pengembangan Program Perkebunan dan Peternakan: Ditekankan bahwa inovasi dan diversifikasi program perlu diutamakan agar tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan sawit.
2. Responsif terhadap Praktik Koperasi: Perlunya responsifitas dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi praktik pinjaman modal yang tidak sejalan dengan prinsip koperasi.
3.Pemberian Beasiswa dan Penyajian Data Pendidikan: Fraksi Golkar mengusulkan kerjasama antara dinas pendidikan dengan instansi terkait untuk menyajikan data terkini mengenai angka putus sekolah di kabupaten tersebut. Menyarankan peninjauan ulang skema pemberian beasiswa juga menjadi sorotan.
4. Peningkatan Pariwisata: Dinas Pemuda dan Olahraga diminta untuk serius dalam upaya peningkatan sektor pariwisata, termasuk optimalisasi penggunaan arena balapan yang telah dibangun.
5. Perencanaan Pembangunan Fisik yang Matang: Menekankan perlunya kajian mendalam terkait perencanaan pembangunan fisik, terutama terkait jalan dan jembatan, untuk memastikan pembangunan lebih terintegrasi dan terhubung.
6. Inovasi Keuangan dalam Pelayanan Kesehatan: Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit diminta untuk melakukan inovasi keuangan, seperti pembayaran secara elektronik, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyelewengan di bidang kesehatan.
7. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara: Pentingnya aparatur sipil negara untuk menjaga profesionalisme dan memilah kegiatan politik praktis dari tugas-tugas birokrasi mereka.
8. Kolaborasi Seluruh Stakeholders dalam Pembangunan: Pemerintah daerah diingatkan untuk mengedepankan asas kolaborasi dengan seluruh stakeholders dalam menetapkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
9. Kerja Sama Antar Dinas: Fraksi Golkar menekankan pentingnya kerja sama antar-dinas dalam mendukung dan memperkuat program-program yang ada.
Dengan harapan tinggi, rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mengukir masa depan yang lebih cerah bagi Tanjung Jabung Timur.
Discussion about this post