Lamanesia.com – Gubernur Jambi Al Haris bersama kepala daerah Bupati dan Walikota bahas insfratruktur Jambi bersama balai-balai Kementerian PUPR di Jambi.
Al Haris menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat untuk pembangunan yang efektif.
Rapat Koordinasi Infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan, perumahan, irigasi, bina marga, preservasi wilayah, pengujian dan peralatan, tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah, yang ditugaskan oleh Kementerian sebagai Kepala Balai di PUPR Jambi dan sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah.
“Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa program-program berjalan lancar,” jelas Gubernur Al Haris pada rapat koordinasi yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (14/08/2025) sore.
Menurut Gubernur Al Haris, apa yang dibangun didaerah harus sama persepsinya dengan pemerintah pusat. “Artinya ketika kegiatan program tersebut ada di suatu wilayah, daerah harus mengetahui manfaatnya apa bagi masyarakat. Ini harus terukur semuanya, jangan sampai setelah dibangun tidak terpakai oleh masyarakat. Artinya uang negara habis sia-sia tidak bermanfaat bagi masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.
“Pada saat ini kita tahu semua bahwa semua dana sangat minim, baik itu di daerah juga di Balai, untuk itu kita perlu menyatukan persepsi dan intinya kita ingin dengan dana yang minim ini apa yang kita bangun harus tepat sasaran,” lanjutnya.
“Daerah harus melihat betul apa-apa saja yang penting saat ini, contonya jalan, irigasi, sehingga dana yang minim ini bisa bermanfaat bagi daerah semuanya, pembangunan infrastruktur Jambi dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masarakat,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, tentu saja program-program prioritas nasional yang dibutuhkan percepatan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan langkah-langkah terarah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, agar dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Dengan banyaknya Balai dari Kementerian kita bisa bergandengan tangan meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pembangunan mewujudkan visi misi Presiden juga visi misi Gubernur dan Bupati/wali Kota bisa kita sambungkan, karena kepala balai ini perwakilan menteri-menteri yang ada di daerah,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post