Lamanesia.com – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan bahwa Al Haris tidak terlibat dalam isu dugaan permintaan uang untuk meloloskan seseorang menjadi pegawai pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Pemprov Jambi yang juga Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, dalam konferensi pers di Kantor Diskominfo Provinsi Jambi, Selasa (19/5/2026).
Dalam keterangannya, Ariansyah menegaskan bahwa informasi maupun narasi yang mengaitkan Gubernur Jambi dengan praktik penerimaan pegawai melalui jalur tertentu merupakan informasi bohong dan fitnah.
“Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan terkait pemberitaan atau narasi yang mengaitkan Gubernur Jambi dengan praktik penerimaan pegawai melalui jalur tertentu tidak benar, bohong, dan fitnah. Gubernur Jambi tidak memiliki keterkaitan maupun keterlibatan dalam persoalan tersebut,” tegas Ariansyah.
Menurutnya, apabila terdapat pihak yang mencatut nama gubernur untuk kepentingan pribadi, termasuk menjanjikan kelulusan seleksi pegawai dengan meminta imbalan uang, maka hal tersebut merupakan tindakan pribadi dan melanggar hukum.
Pemerintah Provinsi Jambi juga meminta media maupun pihak yang menyebarkan informasi tersebut agar melakukan klarifikasi secara berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selain itu, masyarakat diimbau agar lebih waspada terhadap oknum yang mengaku dekat dengan pejabat pemerintah dan menawarkan kelulusan seleksi PNS, PPPK maupun rekrutmen lainnya dengan meminta sejumlah uang.
“Kami menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak percaya dengan oknum-oknum yang mengaku dekat dengan pejabat pemerintah serta menjanjikan kelulusan atau penerimaan PNS, PPPK atau rekrutmen lainnya dengan meminta sejumlah uang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Pemprov Jambi, Sarbaini, menilai informasi yang beredar tidak bertanggung jawab dan bersifat hoaks.
“Kami selaku kuasa hukum penasehat Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan bahwa pemberitaan itu sangat tidak bertanggung jawab, hoaks. Jika memang ada oknum tertentu yang memakai atau mencatut nama Pak Gubernur, itu menjadi tanggung jawab pribadi,” katanya.
Ia juga meminta agar setiap informasi yang berkembang terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Pemprov Jambi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Kepala Biro Hukum Pemprov Jambi M. Ali Zaini serta anggota tim advokasi lainnya, Musri Nauli dan Adithiya Diar. (Rdi)













Discussion about this post