Lamanesia.com – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2026 yang mencapai Rp135,7 triliun dinilai masih berada dalam batas yang aman dan tidak perlu menimbulkan kepanikan. Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menilai angka tersebut justru masih sangat terkendali jika dilihat dari proporsi terhadap perekonomian nasional.
Berbicara Selasa, 10 Maret 2026, Noviardi mengatakan defisit tersebut hanya sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar 17 persen dari target defisit APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp800 triliun atau 2,99 persen dari PDB. Dengan demikian, posisi fiskal pemerintah masih berada dalam koridor disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2023 tentang Fiskal Berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan defisit pada awal tahun merupakan fenomena yang lazim dalam siklus pengelolaan APBN. Pada periode ini pemerintah biasanya mempercepat realisasi belanja negara untuk menjaga momentum aktivitas ekonomi setelah periode libur akhir tahun sekaligus menjelang Ramadan.
“Dalam praktik pengelolaan fiskal, defisit pada awal tahun sering berfungsi sebagai shock absorber untuk mengakselerasi belanja negara. Tujuannya menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi tetap bergerak,” ujar Noviardi.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga Februari 2026 pendapatan negara telah mencapai sekitar Rp358 triliun atau 15,3 persen dari target tahunan.Penerimaan pajak bahkan tercatat tumbuh sekitar 30 persen secara tahunan yang ditopang oleh reformasi digitalisasi administrasi perpajakan.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun yang difokuskan pada berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program perlindungan sosial guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran di atas 5 persen.
Jika dibandingkan dengan Januari 2026 yang mencatat defisit Rp54,6 triliun atau sekitar 0,21 persen dari PDB, Noviardi menilai kenaikan defisit pada Februari masih berada dalam pola yang wajar.
Secara historis, defisit pada awal tahun memang cenderung meningkat seiring percepatan realisasi belanja pemerintah.
Sebagai perbandingan, pada Februari 2025 defisit tercatat sekitar Rp30,7 triliun atau 0,13 persen dari PDB. Namun peningkatan nominal pada tahun ini juga mencerminkan skala ekonomi nasional yang semakin besar.
Menurut Noviardi, selama tren penerimaan negara tetap terjaga, defisit awal tahun tidak akan menjadi masalah bagi stabilitas fiskal nasional. Ia juga menilai strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan nonpajak seperti dividen BUMN serta royalti sektor migas dapat membantu meredam tekanan dari volatilitas harga energi global.
“Selama pemerintah konsisten menjaga efisiensi belanja nonprioritas dan mengoptimalkan sumber penerimaan negara, maka proyeksi defisit tahunan masih sangat mungkin dijaga di bawah 3 persen PDB,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kritik terhadap defisit awal tahun seringkali muncul karena melihat angka secara parsial tanpa mempertimbangkan konteks siklus anggaran tahunan.
“Yang perlu dilihat adalah tren fiskal sepanjang tahun dan kualitas belanjanya. Selama belanja diarahkan pada program produktif dan penerimaan negara terus membaik, ruang fiskal Indonesia masih cukup kuat menghadapi tekanan ekonomi global,” pungkasnya.
Discussion about this post