Lamanesia.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Retreat Nasional para Sekretaris Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Kegiatan yang diinisiasi oleh IPDN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI ini menghadirkan ratusan pejabat daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. Forum bergengsi tersebut menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan konsolidasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program nasional dan daerah, terutama dalam mendukung agenda prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
“Arahan dari pemerintah pusat sangat jelas: banyak alokasi anggaran dan program nasional yang diarahkan untuk pembangunan di daerah. Karena itu, penting membangun sinergi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar implementasinya selaras dan efektif,” ujar Sudirman, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen penuh mendukung program strategis nasional, termasuk efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran.
“Prioritas kami tetap pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Masih banyak infrastruktur di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi dan perlu segera ditangani,” lanjutnya.
Menurut Sudirman, forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menekankan peran vital Sekda sebagai “jantung birokrasi daerah”. Menurut Tito, keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional sangat bergantung pada kinerja dan koordinasi Sekda di setiap daerah.
“Sekda adalah penggerak utama roda pemerintahan daerah. Forum ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan serta memperkuat efisiensi tata kelola anggaran,” ujar Tito.
Rakor ini juga menjadi ruang bagi para Sekda dan Kepala Bappeda untuk mengevaluasi realisasi APBD, menyusun rencana kerja tahun 2025, dan mempersiapkan Rencana Anggaran Tahun 2026. Melalui sesi pleno, diskusi panel, dan sharing session, para peserta memperoleh berbagai arahan strategis dari 21 kementerian dan lembaga yang turut hadir sebagai narasumber.
Di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, hingga Kantor Staf Presiden (KSP) dan BPJS Kesehatan.
Forum ini diharapkan melahirkan gagasan inovatif dan kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat pembangunan, memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. (adv/mat)
Discussion about this post