Oleh: Dr. Noviardi Ferzi
Ada teman yang berkata, Ibarat laju mobil, Gubernur Haris berlari 100/km per jam, namun OPD hanya 40 sampai 60/km per jam. Perumpamaan ini serasa tepat bila membandingkan usaha percepatan pembangunan yang ingin dilakukan Gubernur Provinsi Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH dan Wakil Gubernur Abdullah Sani dengan tindak lanjut kunjungan dari para OPD nya.
Contoh kecilnya saja, sejak dilantik banyak sekali menteri atau pejabat pusat yang mengunjungi Jambi, terbaru sekaliber menteri koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan datang ke Jambi (19/1). Pak menteri tak hadir sendiri, ia ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelumnya Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Haris telah banyak di datangi menteri.
Tentu saja kedatangan pembantu presiden ini ingin membantu pembangunan Jambi. Daerah yang bertekad melakukan percepatan pembangunan dengan melakukan langkah – langkah strategis untuk tujuan tersebut.
Namun dalam amatan penulis, usaha ini perlu diimbangi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini harus menjadi perhatian serius. Sayang jika para OPD hanya terpaku pada program – program rutin tanpa terobosan dan inisiasi menindaklanjuti kehadiran para menteri tersebut.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov diminta terus mengawal program unggulan Jambi Mantap di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala OPD diminta jangan hanya mengandalkan dana dari APBD dalam melaksanakan program unggulan. Tetapi harus mampu jemput bola ke kementerian/lembaga.
Hari ini Gubernur Haris membutuhkan kemampuan Pimpinan OPD tidak sebatas mengawal program unggulan, tapi harus dibarengi dengan kemampuan mencari dukungan penganggaran dari kementerian/lembaga dan sumber-sumber lain.
Artinya, Kepala OPD membutuhkan kemampuan memperluas jaringan dengan kementerian/lembaga dan perusahaan nasional maupun multinasional. Bukan bekerja business as usual. Begitu tidak ada APBD dalam suasana keterbatasan ini maka tidak ada kinerjanya.
Kemampuan networking para Kepala OPD memang masih perlu dioptimalkan. Terlebih dengan situasi endemi Covid-19, Jambi dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Betul pemerintah pusat juga bermasalah, terbatas anggaran. Tapi dengan koordinasi, komunikasi lebih baik, saya yakin OPD Jambi bisa bersinergi.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi harus mampu menerjemahkan visi dan misi daerah, yakni mewujudkan Jambi Mantap.
Dalam waktu 3.5 tahun mandat yang dimiliki Gubernur Jambi, seorang kepala OPD yang dipercaya, dituntut memiliki wawasan mumpuni dalam bidangnya. Mampu menjemput bola dengan jejaring yang kuat. Berlari searah setujuan kemana lari sang Gubernur, jangan Haris berlari, OPD hanya berjalan di tempat.
Tantangan untuk berlari cepat adalah OPD harus memiliki kompetensi diri dan membuktikan kemampuan dalam mengaktualisasikan kompetensi.
Bahwa OPD harus memiliki inovasi adalah aktualisasi, tantangannya bagaimana mencari cara agar pelayanan kerja bisa bejejaring, cepat dengan tidak melanggar aturan, itu sebuah kepemilikan kompetensi.
Program inovasi di OPD harus melakukan perubahan terhadap eksistensi kelembagaan, pengembangan dan inovasi daerah di semua sektor dengan pemerintah pusat. OPD harus hadir di masyarakat sesuai bidangnya, mereka ujung tombak menjawab janji politik Gubernur dengan program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Prinsipnya, fungsi dan tugas OPD harus difokuskan dalam peningkatan kerja dengan inovasi, namun kebijakan yang dilahirkan jelas dan tidak lari dari kondisi yang ada. Apalagi sekedar mengejar serapan anggaran, tanpa analisis kebutuhan pembangunan dan tidak memiliki efek ganda.
Melalui inovasi OPD diharapkan dapat menjawab semua tantangan dan hambatan dalam meningkatkan kinerja dinas yang dipimpinnya, sehingga fungsi-fungsi kelembagaan dapat terlaksana dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kajian inovasi yang dikembangkan.
Selain itu, kepala OPD agar selalu bekerja menggunakan data untuk mencapai suatu keberhasilan. Ketika bekerja tidak berdasarkan data, maka OPD tidak akan menemukan akhir dari tujuan. Para kepala OPD harus bekerja sesuai dengan indikator-indikator untuk mencapai penilaian yang komprehensif sesuai dengan strategi. Jadikan data sebagai acuan apa yang ingin dilakukan.
Dalam kaitan dengan loyalitas seorang Kepala OPD tidak boleh mempunyai target yang tidak berhubungan dengan target kinerja, apalagi target untuk mendapatkan sesuatu atau kepentingan diri sendiri, itu bukan kunci keberhasilan. Pemimpin harus mampu berdiri tegak di depan orang yang dipimpin dan masyarakat yang dilayani. Jangan membebankan Gubernur dengan bekerja tidak berdasarkan peraturan serta akhirnya menjadi polemik dan masalah.
Discussion about this post