Lamanesia.com – PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui laporan tahunan, laporan keuangan konsolidasian, serta penggunaan laba bersih perseroan.
Pada tahun buku 2024, Jasa Raharja mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,33 triliun, naik 2,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan premi bruto sebesar 2,46 persen serta hasil investasi yang tumbuh 6,67 persen dibandingkan 2023.
Laporan keuangan perusahaan mendapat opini “Wajar Dalam Semua Hal yang Material” dari auditor independen. Sementara itu, tingkat kesehatan keuangan Jasa Raharja memperoleh peringkat idAAA/Stable dari lembaga pemeringkat PEFINDO.
Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo, menyampaikan bahwa kinerja positif tersebut tidak hanya mencerminkan kekuatan finansial perusahaan, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjalankan mandat sosial yang lebih luas.
“Keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari seberapa besar kehadiran kami memberi dampak bagi masyarakat. Komitmen kami adalah melayani dengan empati, melindungi dengan tanggung jawab, dan bertumbuh bersama rakyat,” ujar Rubi dalam siaran pers yang diterima media ini.
Dalam laporan yang disahkan, Jasa Raharja menetapkan pembagian dividen sebesar Rp1,1 triliun kepada negara, serta menyisihkan 16 persen dari laba bersih sebagai cadangan.
Perseroan juga menyampaikan realisasi program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp5 miliar atau 100 persen dari target, bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sementara itu, alokasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mencapai Rp41,76 miliar, mencakup sektor sosial, pendidikan, keselamatan lalu lintas, dan pemberdayaan komunitas.
Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi Jasa Raharja dalam mendukung transformasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan memperkuat peran sebagai BUMN yang adaptif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif.
Discussion about this post