Lamanesia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat langkah strategis dalam melindungi masyarakat dari ancaman penipuan digital (scam) yang semakin masif dan berkembang lintas negara. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional di tengah pesatnya transformasi digital.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, OJK bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar seminar internasional di Jakarta. Forum ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga internasional, hingga pelaku industri keuangan untuk membahas strategi menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa penipuan digital kini mampu melintasi batas negara hanya dalam hitungan detik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
“Penipuan dapat melintasi batas negara dalam hitungan detik, memanfaatkan teknologi dalam skala besar, dan merusak sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu kepercayaan,” ujarnya.
Menurut Friderica, dampak penipuan digital tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang menjadi fondasi utama pertumbuhan inklusi keuangan.
Karena itu, OJK mendorong penguatan skema Public-Private Partnership (PPP) atau kemitraan antara sektor publik dan swasta guna mempercepat pertukaran data intelijen, meningkatkan koordinasi lintas negara, serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital.
Saat ini, pelaku penipuan memanfaatkan berbagai modus canggih, mulai dari penggunaan rekening penampung (money mule), manipulasi merchant, hingga transaksi menggunakan aset virtual.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Juni 2026, tercatat lebih dari 608 ribu laporan penipuan digital telah diterima. Dari jumlah tersebut, lebih dari 557 ribu rekening berhasil diblokir, dana senilai Rp674 miliar berhasil diamankan, serta hampir Rp200 miliar telah dikembalikan kepada para korban.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
UN Resident Coordinator di Indonesia, Gita Sabharwal, menilai langkah OJK melalui IASC menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan ekosistem keuangan digital Indonesia.
“Di luar kerugian finansial yang langsung dirasakan, setiap penipuan yang berhasil terjadi mengikis kepercayaan terhadap layanan keuangan digital dan melemahkan kepercayaan yang menjadi fondasi inklusi keuangan. Karena itu, melindungi kepercayaan tersebut menjadi sangat penting,” katanya.
Dukungan juga datang dari Resident Advisor United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Justin Brown.
Menurut Justin, penipuan daring saat ini bukan lagi sekadar persoalan penegakan hukum, tetapi telah menjadi tantangan besar bagi regulator, sektor keuangan, dan perlindungan konsumen yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta.
Melalui forum yang turut melibatkan Bank Indonesia, Singapore Police Force, serta industri perbankan, OJK menegaskan komitmennya untuk memperketat proses pemeriksaan nasabah (customer due diligence), meningkatkan pengawasan transaksi keuangan, mempercepat pemblokiran rekening, hingga mengoptimalkan pemulihan dana korban.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem jasa keuangan digital yang semakin aman, terpercaya, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber. (pin)
Discussion about this post