Lamanesia.com – Proses seleksi jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi—mulai dari kepala sekolah, Direktur PDAM Tirta Mayang, hingga pejabat eselon II—menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu suara tegas datang dari Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung melakukan pengawasan.
Pernyataan itu disampaikan Kemas Faried saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD se-Provinsi Jambi di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (27/11/2025).
Rakor tersebut menjadi momentum konsolidasi antarlembaga legislatif dalam memperkuat komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hadir bersama pimpinan DPRD lainnya, termasuk Jefrizen, Kemas Faried menegaskan perlunya transparansi dalam seluruh proses seleksi jabatan di Kota Jambi.
Di hadapan perwakilan KPK, ia menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian publik, terutama terkait dugaan praktik jual beli jabatan.
“Terutama seleksi kepala sekolah, Direktur PDAM Tirta Mayang, dan seleksi pejabat eselon. Kami minta atensi KPK agar mendeklarasikan secara tegas agar tidak muncul persepsi negatif terkait dugaan jual beli jabatan,” tegas Kemas Faried.
Ia menekankan, seluruh seleksi harus melibatkan panitia profesional, independen, akuntabel, dan transparan. Panitia seleksi, menurutnya, harus menjadi benteng utama dalam menjaga integritas.
“Kami berharap orang-orang profesional ditetapkan sebagai panitia seleksi. Jangan jadikan seleksi ini sebagai ajang uji coba,” ujarnya.
Kemas Faried juga menyoroti ketidakjelasan proses seleksi sebelumnya di salah satu BUMD, PT Siginjai Sakti, yang direkturnya mendadak mengundurkan diri setelah hanya tiga bulan menjabat.
“Sampai hari ini kami belum mendapat kejelasan alasannya,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasatgas Korsupgah KPK, Uding Juharidin, memastikan bahwa lembaganya tetap melakukan monitoring sesuai aturan yang berlaku.
“Monitoring kami sesuai ketentuan. Intinya, kami menggunakan indikator yang sudah digariskan dan meminta lembaga menempatkan orang profesional di situ,” jelas Uding.
KPK juga menegaskan bahwa mereka mengawasi agar tidak ada intervensi kedekatan atau kepentingan pribadi dalam proses seleksi.
“Kami selalu monitor, tapi jangkauan kami terbatas. Kami butuh masukan. Kami hadir agar tidak terjadi korupsi,” tambahnya.
Saat ini, Pemkot Jambi tengah menyelenggarakan seleksi untuk pejabat eselon II, kepala sekolah, dan Direksi PDAM Tirta Mayang—tahapan yang diharapkan bisa berlangsung bersih dan bebas kepentingan terselubung. (Rdi)
Discussion about this post