Lamanesia.com – Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2025 menuai apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi berhasil menembus angka Rp2,013 triliun, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp1,765 triliun.
Apresiasi tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Swarnabhumi Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (13/7/2026). Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.
Lonjakan APBD itu ditopang oleh peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik 36 persen, dari Rp455,25 miliar pada 2024 menjadi Rp615,09 miliar pada 2025. Realisasi tersebut bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp606,28 miliar atau mencapai 101,45 persen.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah secara optimal.
Selain keberhasilan melampaui target PAD, Fraksi NasDem juga memberikan penghargaan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diraih Kota Jambi untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Senada dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian PAD sebesar Rp615,09 miliar menunjukkan pengelolaan fiskal daerah yang semakin baik. Meski demikian, fraksi tersebut mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak hanya diukur dari besarnya angka pendapatan, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan.
Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia juga memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola keuangan daerah sehingga mampu mencatatkan peningkatan pendapatan yang signifikan.
Di sisi lain, seluruh fraksi DPRD turut menyampaikan sejumlah catatan konstruktif, di antaranya mendorong optimalisasi sumber-sumber PAD, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, optimalisasi retribusi, hingga penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menyatakan seluruh saran dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurut Maulana, sejumlah retribusi daerah saat ini memang mengalami perubahan seiring berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), sehingga tidak lagi menjadi sumber utama pendapatan daerah karena sebagian merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus digratiskan.
Meski demikian, Pemkot Jambi akan terus berupaya menggali potensi pendapatan yang masih diperbolehkan oleh regulasi, tanpa membebani masyarakat.
Keberhasilan peningkatan APBD dan PAD tersebut dinilai merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota Jambi, mulai dari meningkatnya investasi, penguatan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, hingga kemudahan layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Di akhir rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Jambi menyerahkan secara simbolis dokumen pandangan umum fraksi-fraksi kepada Wali Kota Jambi sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (mat)
Discussion about this post