Lamanesia.com— Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Langkah ini ditempuh sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, antara lain risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Pendekatan inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan diperkuat, tidak semata berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural.
Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (11/2).
Pada tahun 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92% (year-on-year), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Memasuki awal tahun 2026, inflasi nasional pada Januari 2026 meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dari kelompok pangan bergejolak.
Perkembangan ini menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi pangan tetap perlu diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan, agar inflasi pangan bergejolak terjaga pada kisaran 3,0-5,0%, sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebelumnya (29/1).
Deputi Gubernur Ricky menyampaikan 3 strategi utama untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim antara lain dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah. Kedua, kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat stabilitas harga melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) sebagai instrumen penguatan rantai pasok bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi antar Pemerintah Pusat dan Daerah untuk efektivitas kebijakan antara lain melalui pemanfaatan data neraca pangan untuk KAD dan penguatan peran BUMD/Perusahaan Pangan Daerah sebagai offtaker. “Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan” demikian disampaikan Deputi Ricky.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional mendapatkan apresiasi nasional melalui penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia dalam mendukung pencapaian swasembaga pangan nasional 2025”, pungkas Gubernur Herman Deru.
GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). GPIPS merupakan respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan 3 pembaruan program, yaitu (1) program penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan terutama menghadapi cuaca ekstrem, (2) program pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat stabilisasi harga pangan dalam jangka pendek, serta (3) program penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah.
GPIPS dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera. Rapat koordinasi tersebut merumuskan 3 kesepakatan strategis. Pertama, fokus jangka pendek pada penguatan upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN melalui stabilisasi harga di pasar, penguatan distribusi dan konektivitas pasokan regional, serta penguatan manajemen risiko inflasi regional. Kedua, antisipasi risiko cuaca ekstrem untuk memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim serta perlindungan usaha tani dan pascapanen. Ketiga, penguatan sinergi satuan tugas terkait untuk percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (mat)
Discussion about this post