Lamanesia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia, sekaligus memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, dalam sambutannya pada pembukaan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang digelar di Yogyakarta, Senin (2/2).
ABMF Meeting diselenggarakan oleh OJK bekerja sama dengan ADB dengan tujuan mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.
“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan.
Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan serta pemahaman terhadap dinamika pasar obligasi,” ujar Retno Ici.
Terkait pengembangan keuangan berkelanjutan di pasar modal, Retno menjelaskan bahwa OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi, antara lain melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Regulasi tersebut bertujuan memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, baik pada aspek lingkungan (green), sosial, maupun keberlanjutan lainnya.
Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.
Dalam pengembangan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK mendorong upaya peningkatan stabilitas keuangan melalui pengurangan risiko nilai tukar asing dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.
OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan, termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked, telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara dengan USD3,28 miliar.
Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menyampaikan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan bagian dari strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif pembiayaan, antara lain sukuk, obligasi tematik seperti obligasi SDGs dan obligasi biru, serta skema pembiayaan gabungan (blended finance) untuk mendukung proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs.
Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas pendanaan, sehingga diperlukan peran serta dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia memperoleh skor 70,2, berada di atas rata-rata global sebesar 69,5. Indonesia juga telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDGs.
Selain itu, Indonesia memiliki rencana jangka panjang dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan institusi lainnya untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan nasional.
Rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events diselenggarakan selama tiga hari, pada 2 – 4 Februari 2026, secara hybrid dan diikuti oleh sekitar 200 peserta dari seluruh negara anggota ASEAN+3 serta para pemangku kepentingan kawasan.
Dalam rangkaian acara tersebut, OJK juga menyelenggarakan Indonesia Session berupa diskusi panel yang bertujuan menyampaikan perkembangan terkini Pasar Modal Indonesia dengan mengusung tema strategis, yaitu
“Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth” serta “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”.
Narasumber dalam sesi tersebut berasal dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta organisasi internasional seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Nomura Asset Management.
Selain ABMF, turut diselenggarakan Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF) yang melibatkan negara-negara ASEAN+3.
Secara umum, DBMF akan berfokus pada pembahasan aset digital, sementara CSIF menitikberatkan pada studi kasus bisnis nyata untuk mendorong transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah, serta memperkuat keterkaitan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan serta penyelesaian efek terpusat di kawasan ASEAN+3. (Rdi)
Discussion about this post