Lamanesia.com – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menorehkan capaian membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/2026).
Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Muhammad Toha Arafat menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama yang ditunjukkan Pemprov Jambi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas kerja sama dan komitmennya selama proses pemeriksaan. BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil dari proses pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan BPK, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pengelolaan aset daerah.
“Alhamdulillah, setelah diperiksa secara seksama oleh BPK, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun aset, Provinsi Jambi kembali meraih opini WTP,” kata Al Haris.
Meski demikian, Al Haris menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana seluruh perangkat daerah terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Opini WTP ini bukan tujuan akhir kita. Yang paling utama adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel. Karena itu seluruh OPD harus menindaklanjuti setiap temuan yang ada,” tegasnya.
Gubernur dua periode tersebut juga berharap kualitas laporan keuangan Pemprov Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat Jambi. (adv/Rdi)
Discussion about this post