Lamanesia.com – BPJS Kesehatan mencatat capaian signifikan dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Jambi. Hingga 1 November 2025, cakupan JKN telah mencapai 95,5 persen, setara 3,69 juta jiwa dari total penduduk 3,86 juta jiwa. Namun di balik angka tersebut, muncul tantangan besar: tingkat keaktifan peserta masih rendah.
Dari total peserta terdaftar, hanya 73,23 persen atau sekitar 2,83 juta jiwa yang rutin membayar iuran. Ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada kondisi keuangan BPJS Kesehatan di Jambi.
Asisten Deputi SDMUK BPJS Kesehatan, Jenal M Sambas, mengungkapkan bahwa per Oktober 2025, penerimaan iuran baru mencapai Rp941 miliar, sementara biaya manfaat yang dikeluarkan mencapai Rp1,23 triliun—belum termasuk layanan rujukan ke luar Jambi.
“Selisih penerimaan dan biaya manfaat menyebabkan defisit hampir Rp300 miliar. Ini terjadi karena banyak peserta tidak aktif membayar iuran,” jelas Jenal dalam diskusi publik di Kota Jambi, Kamis (27/11/2025).
Jenal menegaskan bahwa kondisi ini bukan kesalahan sistem, melainkan konsekuensi dari prinsip gotong royong yang melandasi penyelenggaraan JKN. Sebagai badan publik tanpa orientasi profit, BPJS Kesehatan mengandalkan kontribusi seluruh peserta untuk menjaga keberlanjutan layanan.
Ia juga merinci bahwa 54 persen penerimaan iuran berasal dari pemerintah daerah melalui beragam skema seperti PBI, PPUPN, PBPU Pemda, dan bantuan iuran, sementara 24 persen dari badan usaha, dan 22 persen dari peserta mandiri.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Shanti Lestari, menyoroti aspek pengawasan terhadap fasilitas kesehatan mitra BPJS. Menurutnya, hingga saat ini belum ada fasilitas kesehatan yang menerima peringatan atau sanksi pemutusan kerja sama.
“Kami sangat berhati-hati. Setiap laporan kami telusuri dari berbagai sisi. Banyak persoalan muncul karena miskomunikasi,” ujar Shanti.
Di tengah tantangan defisit dan isu teknis, BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta tetap menjadi prioritas. Upaya perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan terus diperkuat agar peserta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. (mat)













Discussion about this post