Lamanesia.com – Polda Jambi bersama Pemerintah Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, TNI, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan komitmen bersama untuk memberantas aksi berandalan bermotor yang belakangan semakin meresahkan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Berandalan Bermotor yang digelar di Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7). Rapat dipimpin langsung Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar dan dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, unsur TNI, serta jajaran Forkopimda.
Rakor ini digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok berandalan bermotor, termasuk insiden tragis di wilayah Ness, Kabupaten Muaro Jambi, yang menelan korban jiwa.
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar menegaskan, aparat tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi kelompok berandalan bermotor yang mengganggu keamanan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Saat ini, penyidik Polda Jambi bersama jajaran tengah menangani dua laporan polisi terkait aksi brutal berandalan bermotor. Masing-masing perkara ditangani oleh Polres Batang Hari dan Polres Muaro Jambi dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan menggunakan senjata tajam.
“Rakor ini kami laksanakan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang dilakukan berandalan bermotor hingga menghilangkan nyawa seseorang. Saat ini ada dua laporan polisi yang sedang diproses penyidik, yakni di Batang Hari dan Muaro Jambi,” tegas Kapolda.
Menurut Krisno, pemberantasan berandalan bermotor tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Diperlukan sinergi lintas sektor untuk melakukan pencegahan sekaligus memberikan ruang positif bagi generasi muda.
“Kami berkomitmen bersama Gubernur Jambi, Kajati, TNI, dan seluruh masyarakat untuk mendeklarasikan langkah-langkah penegakan hukum maupun langkah di luar penegakan hukum guna menyalurkan energi anak-anak muda ke arah yang lebih positif,” ujarnya.
Dukungan penuh juga disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi. Ia menegaskan seluruh unsur Forkopimda memiliki komitmen yang sama untuk memberantas keberadaan kelompok berandalan bermotor melalui langkah preventif maupun represif.
“Kami mendukung penuh langkah Kapolda Jambi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, baik melalui pencegahan maupun tindakan hukum terhadap pelaku,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, tidak boleh ada toleransi terhadap aksi-aksi yang mengancam keamanan masyarakat.
“Kami sepakat, tidak ada tempat bagi berandalan bermotor di Provinsi Jambi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menilai persoalan berandalan bermotor bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan perhatian seluruh pihak.
Menurutnya, sebagian besar pelaku masih berstatus pelajar sehingga pendekatan pembinaan harus diperkuat melalui dunia pendidikan dan keluarga.
Al Haris meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi segera melakukan pendataan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kelompok berandalan bermotor. Mereka nantinya akan diarahkan mengikuti program pembinaan melalui Sekolah Rakyat yang tengah dipersiapkan pemerintah.
“Kita menolak keberadaan berandalan bermotor. Sebagian besar mereka masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata mereka semua. Kita punya Sekolah Rakyat, nanti mereka bisa diarahkan ke sana agar mendapat pembinaan dan pengawasan,” ujar Al Haris.
Ia juga menilai banyak pelaku berasal dari keluarga yang menghadapi persoalan sosial sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam proses pembinaan.
“Apapun alasannya, tidak boleh ada lagi berandalan bermotor di Jambi. Korbannya bisa siapa saja,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Forkopimda Jambi memperkuat sinergi untuk menekan aksi berandalan bermotor melalui penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada generasi muda, pembinaan berkelanjutan, serta pelibatan keluarga dan sekolah agar kasus serupa tidak kembali terulang. (mat)
Discussion about this post