Terminal Sepi, Angkot Terabaikan: DPRD Kota Jambi Pertanyakan Urgensi Pembiayaan Bus Listrik

Lamanesia.com – Rencana Pemkot Jambi menganggarkan Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik menuai kritik keras dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi. Saat melakukan inspeksi ke Terminal Rawasari, Kamis (20/11), Banggar menilai proyek tersebut tidak memiliki urgensi kuat dan berpotensi tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Banggar, Kemas Faried Alfarelly, itu sekaligus mengevaluasi kondisi terminal yang bertahun-tahun dinilai tidak berfungsi optimal. Hasilnya, temuan di lapangan menunjukkan fasilitas terminal masih jauh dari harapan: dari 27 kios, hanya 10 yang aktif, sementara bangunan lainnya dibiarkan kosong.

“Fasilitas ini milik pemerintah. Seharusnya bisa dioptimalkan untuk kegiatan publik tanpa membebani masyarakat. Kalau dikelola baik, ruang-ruang ini bisa menjadi pusat aktivitas kreatif,” tegas Faried.

Salah satu ruang yang disorot adalah area rooftop terminal yang dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan ruang komunitas, namun hingga kini belum tersentuh program yang serius.

Di sisi lain, anggota Banggar Zayadi menyampaikan kritik paling tajam terkait pembiayaan bus listrik yang dinilai tidak sebanding dengan manfaatnya. Menurut dia, anggaran Rp1 miliar justru lebih tepat dialokasikan untuk revitalisasi angkutan kota.

“Beberapa unit bus listrik sudah habiskan Rp1 miliar, tapi manfaatnya minim. Sementara di terminal ini masih ada sekitar 60 angkot yang kondisinya memprihatinkan dan sangat membutuhkan perhatian,” ujarnya.

Zayadi menilai kebijakan tersebut hanya menguntungkan pengusaha bus listrik, bukan masyarakat yang masih bergantung pada angkot sebagai transportasi harian.

“Subsidi angkot akan berdampak jauh lebih besar. Pengguna angkot terbantu, pemilik angkot pun bisa bertahan hidup,” tandasnya.

Ia menekankan bahwa menghidupkan kembali Terminal Rawasari tidak bisa disandarkan pada proyek baru saja. Revitalisasi angkot dianggap jauh lebih realistis dan menyentuh kebutuhan publik.

“Terminal ini menelan anggaran puluhan miliar. Pemerintah punya tanggung jawab mengaktifkannya kembali. Rp1 miliar lebih tepat untuk subsidi angkot daripada bus listrik,” tutupnya. (Rdi)