Lamanesia.com – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Provinsi Jambi menggelar kegiatan strategis bertajuk “Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat”, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi utama demokrasi yang sehat di Provinsi Jambi.
Forum yang berlangsung dinamis tersebut melibatkan berbagai unsur penting masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan (Ormas), partai politik, organisasi mahasiswa hingga insan pers. Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Kepala Kanwil KemenHAM Jambi, Sukiman, menegaskan bahwa demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat menentukan kualitas penegakan HAM di daerah.
“HAM tanpa demokrasi itu tidak akan terjadi. Kualitas HAM di Jambi sangat berkaitan erat dengan kualitas demokrasinya. Karena itu, partai politik harus berada di garis depan dalam menjaga HAM,” tegas Sukiman.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan HAM yang masih menjadi tantangan di Jambi, seperti konflik agraria, persoalan hutan adat, hingga masih adanya anak-anak di wilayah pedalaman yang belum memperoleh akses pendidikan yang layak.
Sukiman menambahkan, Kanwil KemenHAM Jambi terus berupaya memastikan setiap produk hukum daerah memiliki perspektif HAM serta membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa mengalami dugaan pelanggaran HAM.
“Kanwil KemenHAM hadir untuk memastikan hak masyarakat terlindungi. Kami juga membuka pos layanan pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan terkait dugaan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Jambi, Dr. Mochammad Farisi, dalam sesi pemaparan materi mengkritisi kondisi demokrasi prosedural di Indonesia yang dinilai masih jauh dari substansi moral demokrasi itu sendiri.
Farisi menyoroti mahalnya biaya politik dalam Pilkada yang dinilai menjadi salah satu penyebab banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi. Menurutnya, tingginya ongkos politik membuat sebagian kepala daerah terjebak kepentingan sponsor politik saat berkuasa.
“Hak politik selama ini hanya dimaknai sebatas mencoblos. Padahal hak politik memiliki nilai moral yang sangat mendalam. Demokrasi jangan hanya berhenti pada prosedur,” kritik Farisi.
Ia juga menyayangkan masih kuatnya praktik politik transaksional di tengah masyarakat, seperti politik uang, pemberian barang hingga sentimen primordial dalam menentukan pilihan politik.
Melalui kegiatan ini, Kanwil KemenHAM Jambi bersama seluruh elemen masyarakat berharap edukasi politik sehat dapat terus diperkuat demi menciptakan demokrasi yang berintegritas dan menghormati hak asasi warga negara. (Rdi)
Discussion about this post