Oleh: Dr. Pahrudin HM, M.A.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan unggulan yang diluncurkan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Program yang merupakan implementasi janji kampanye Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini tidak hanya dianggap sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, kesehatan, dan pendidikan dalam jangka panjang.
Meskipun demikian, MBG masih menjadi subjek perdebatan, seperti halnya kebijakan publik berskala besar lainnya. Sebagian orang melihatnya sebagai langkah progresif dalam mengatasi ketimpangan akses gizi dan stunting, sementara sebagian lainnya mempertanyakan seberapa efektif dan berkelanjutan, dan seberapa penting anggaran besar untuk program ini. Apalagi ditambah dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat pimpinan BGN di tingkat pusat. Di tengah perdebatan ini, pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kebijakan MBG masuk akal dalam konteks pembangunan Indonesia?
Dalam studi kebijakan publik, rasionalitas tidak selalu berarti kebijakan yang sempurna. Sebaliknya, rasionalitas merujuk pada seberapa rasional sebuah kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan masalah yang ada, tujuan yang jelas, dan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, kebijakan yang rasional adalah kebijakan yang memiliki hubungan logis antara masalah yang dihadapi, solusi yang ditawarkan, dan hasil yang diharapkan.
Dari sudut pandang ini, MBG memiliki dasar yang kuat. Gizi Indonesia masih menjadi masalah yang kompleks. Meskipun angka stunting telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, jutaan anak di Indonesia masih menghadapi masalah terkait kecukupan gizi, kualitas konsumsi makanan, dan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Permasalahan ini tidak hanya muncul di wilayah tertinggal, tetapi juga di perkotaan yang menghadapi ketimpangan ekonomi.
Beragam studi menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa depan terkait erat dengan kualitas gizi mereka. Anak-anak yang kekurangan nutrisi cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang menerima asupan nutrisi yang memadai. Dalam situasi seperti ini, MBG dapat dianggap sebagai investasi dalam pembangunan manusia yang akan berlangsung untuk waktu yang lama.
Logika kebijakannya cukup mudah dipahami. Dengan tujuan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, negara memberikan akses ke makanan bergizi kepada siswa dan kelompok sasaran tertentu. Jika tujuan tersebut tercapai, manfaat ekonomi yang dihasilkan dalam jangka panjang berpotensi jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan saat ini.
Namun demikian, alasan kebijakan tidak hanya berhenti pada tujuan positif. Kebijakan juga harus dievaluasi dari sudut pandang implementasinya. Sejarah kebijakan publik menunjukkan bahwa tata kelola pelaksanaan yang buruk menyebabkan banyak program yang dimaksudkan dengan baik gagal.
Kemampuan pemerintah untuk memastikan kualitas distribusi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan efisiensi penggunaan anggaran adalah tantangan terbesar MBG. Sistem pengawasan yang ketat jelas diperlukan untuk program yang menjangkau jutaan penerima manfaat. Jika tidak ada sistem pengendalian yang efektif, pemborosan, ketidaktepatan sasaran, dan praktik korupsi akan selalu menjadi masalah.
Karena itu, tidak hanya jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi juga kualitas manajemen kebijakan menentukan keberhasilan MBG. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi penerima program.
Anggaran adalah masalah lain yang juga diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa dana MBG seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, meningkatkan kesehatan guru, atau meningkatkan layanan kesehatan. Argumen ini tidak salah sepenuhnya. Pemerintah selalu menghadapi masalah untuk memilih sektor mana yang harus diprioritaskan saat memiliki sumber daya terbatas.
Kebijakan publik, bagaimanapun, bukanlah permainan pilihan satu dan mengabaikan yang lain. Sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi saling terkait. Sulit untuk mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan tanpa mempertimbangkan kesehatan dan nutrisi siswa. Sekolah yang baik tetap membutuhkan siswa yang sehat agar mereka dapat mencapai hasil pembelajaran terbaik.
Aspek yang lebih penting adalah memastikan bahwa MBG bukan hanya program populis yang bersifat sementara. MBG harus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan manusia yang lebih luas, seperti meningkatkan layanan kesehatan dasar, pendidikan gizi keluarga, pemberdayaan petani lokal, dan peningkatan sistem ketahanan pangan nasional.
Pelaksanaan MBG juga harus bersinergi secara konstruktif dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pemetaan penerima manfaat, pengawasan distribusi, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga penguatan rantai pasok pangan lokal. Tanpa koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, MBG berisiko menghadapi berbagai persoalan implementasi, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga ketimpangan kualitas layanan antarwilayah.
Di sinilah letak ujian sebenarnya dari rasionalitas MBG. MBG akan dianggap sebagai kebijakan yang rasional apabila mampu menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika hanya sekedar sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menghabiskan ratusan triliun rupiah tanpa perubahan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka kritik yang muncul akan memperoleh pembenarannya. Jangan disalahkan kemudian MBG diplesetkan menjadi ‘Maling Berkedok Gizi’.
Pada akhirnya, diskusi tentang MBG tidak seharusnya terbatas pada pilihan untuk mendukung atau menentang. Memastikan bahwa kebijakan ini dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis bukti jauh lebih dibutuhkan. Publik berhak mengawasi, sementara pemerintah berkewajiban menunjukkan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan boros-boros anggaran.
Sebagai negara berkembang yang sedang berupaya memanfaatkan bonus demografi, investasi pada kualitas manusia Indonesia bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Pertanyaannya bukan terletak pada apakah negara perlu hadir dalam pemenuhan gizi masyarakat, melainkan bagaimana memastikan kehadiran itu berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Jika syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi secara maksimal, maka MBG bukan sekadar program makan gratis. MBG dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Pada titik inilah rasionalitas kebijakan menemukan makna yang sesungguhnya.
*Penulis adalah Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN), Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel.
Discussion about this post