Lamanesia.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2026 resmi mengalami kenaikan. Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan UMP 2026 sebesar Rp3.471.497 per bulan, atau naik Rp236.962 dibandingkan UMP tahun 2025.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1153/KEPGUB.DISNAKERTRANS-3.3/2025 yang ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris pada 19 Desember 2025. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan bahwa UMP 2026 merupakan upah terendah yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
“Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2026 sebesar Rp3.471.497 per bulan,” demikian bunyi ketetapan dalam SK Gubernur Jambi tersebut.
Sementara bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang diterapkan masing-masing perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Akhmad Bestari, mengatakan penandatanganan SK Gubernur tersebut menandai rampungnya seluruh proses penetapan UMP Jambi 2026.
“UMP sudah disahkan dan ditandatangani Gubernur pada 19 Desember 2025. Pembahasan UMP ini melibatkan semua pihak dan merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, Apindo, asosiasi, dan serikat pekerja,” jelas Bestari saat dikonfirmasi, Senin (22/12/2025).
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi, Dodi Haryanto, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di perusahaan.
“Pelaksanaannya akan kami monitor. Kami berharap seluruh perusahaan menjalankan amanat negara sesuai aturan UMP dan UMSP. Tenaga kerja juga kami minta tidak segan melapor ke Disnaker atau UPTD Wasnaker,” tegasnya.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi, Roida Pane, mengingatkan bahwa kenaikan UMP harus dibarengi dengan pengawasan yang serius agar benar-benar dirasakan pekerja. Menurutnya, kepatuhan perusahaan masih menjadi tantangan, terutama di perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja.
“Kenaikan UMP tidak akan berarti tanpa pengawasan ketat. Harapan kami bukan hanya ditetapkan, tapi benar-benar dilaksanakan. Masih banyak perusahaan yang membayar di bawah ketentuan, terutama di tempat yang tidak ada serikat pekerjanya,” tegas Roida. (mat)
Discussion about this post