Lamanesia.com – Menghadapi gelombang pensiun besar-besaran tenaga pendidik di Provinsi Jambi, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa (9/12/2025). Langkah ini diambil untuk mencari solusi atas kekurangan guru di SMA, SMK, dan SLB yang diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pada tahun 2025 sedikitnya 166 guru dan tenaga kependidikan memasuki masa pensiun. Jumlah itu terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya: 127 orang pada 2026, 170 orang pada 2027, 177 orang pada 2028, 179 orang pada 2029, dan 184 orang pada 2030.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Rusli Kamal Siregar, yang memimpin rombongan konsultasi, menegaskan perlunya langkah cepat untuk mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik.
“Kita butuh mengisi guru yang telah pensiun ini dan guru yang akan pensiun di tahun 2026, 2027, dan seterusnya. Makanya kita konsultasi ke Kementerian,” ujarnya.
Meskipun Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan perekrutan PPPK, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan guru di lapangan.
“Solusinya, kita harus mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuka perekrutan ASN karena kita tidak dibenarkan lagi mengangkat tenaga honorer,” tegasnya.
Rusli juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk segera melakukan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan mengusulkannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi.
“Dinas Pendidikan harus melakukan pendataan dan kemudian diusulkan ke BKD,” pungkasnya.
Konsultasi ini diharapkan mampu menghasilkan formula kebijakan yang dapat menjamin ketersediaan tenaga pendidik di Provinsi Jambi secara berkelanjutan, demi menjaga mutu layanan pendidikan di tingkat SMA/SMK/SLB. (Rdi)
Discussion about this post