Lamanesia.com – Suasana rapat evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) di Ruang Pola Lantai 4 Kantor Bupati Merangin, Senin (22/6/2026), mendadak memanas. Bupati Merangin M. Syukur meluapkan kekecewaannya setelah mendapati banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat tidak hadir secara langsung dalam rapat penting yang membahas rendahnya realisasi anggaran daerah.
Kekesalan Bupati M. Syukur terlihat sejak awal rapat saat melakukan pengecekan kehadiran peserta. Dari daftar absensi yang diperiksa, sejumlah kepala OPD dan camat diketahui hanya mengirimkan perwakilan. Bahkan, ada beberapa pejabat yang tidak hadir tanpa mengirimkan utusan sama sekali.
Menurut Bupati, rapat evaluasi tersebut bukan sekadar membahas capaian program, tetapi juga menjadi tolok ukur kemampuan dan tanggung jawab para pimpinan perangkat daerah dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.
“Evaluasi ini bukan hanya soal target berapa yang tercapai. Disinilah tolak ukur kemampuan Bapak dan Ibu untuk menjadi pimpinan,” tegas M. Syukur di hadapan peserta rapat.
Tak hanya menyoroti kedisiplinan pejabat, Bupati juga menumpahkan kekhawatirannya terhadap rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD dan kecamatan. Hingga memasuki bulan keenam tahun anggaran 2026, realisasi anggaran yang seharusnya sudah berada di atas 40 persen justru masih banyak yang belum mencapai 10 persen.
Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ada anggaran masih 6 persen sampai hari ini, berarti ada persoalan yang sangat serius. Kita ini sudah memasuki bulan keenam, seharusnya minimal sudah di atas 40 persen agar kita bisa kejar di bulan Oktober nanti,” ujarnya dengan nada tegas.
Bupati juga menyinggung adanya kecenderungan sebagian OPD yang memilih menunda pelaksanaan program dengan alasan menunggu penyesuaian satuan harga atau menunggu Anggaran Perubahan. Menurutnya, pola kerja seperti itu hanya akan menyebabkan penumpukan kegiatan di akhir tahun dan berdampak pada kualitas pelaksanaan program.
M. Syukur meminta seluruh OPD dan camat segera mengeksekusi program yang telah direncanakan, terutama kegiatan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Sebagai bentuk evaluasi menyeluruh, Bupati menegaskan bahwa hasil rapat LPPK dan tingkat kedisiplinan pejabat dalam mengikuti rapat akan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja dan karier pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
“Ingat Bapak, Ibu, ini salah satu penilaian kinerja Bapak dan Ibu semua,” tegasnya.
Peringatan keras tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin serius mendorong percepatan realisasi program dan penggunaan anggaran agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai harapan masyarakat. (mat)
Discussion about this post