Lamanesia.com – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal ketat seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mendampingi Bupati Muaro Jambi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan RI Provinsi Jambi pada Selasa (2/6).
Menurut Aidi Hatta, LHP BPK harus dipandang sebagai bahan evaluasi bersama, bukan sekadar penilaian akhir.
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita bersihkan bersama. DPRD Muaro Jambi siap jadi sapunya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak terlalu mempersoalkan opini WTP atau WDP, melainkan lebih pada dampak nyata pembangunan seperti kondisi jalan, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
Karena itu, DPRD Muaro Jambi berkomitmen melakukan pengawasan lebih ketat melalui langkah bedah APBD, agar setiap rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti dan tidak terulang pada APBD Perubahan.
Aidi Hatta juga menginstruksikan anggota DPRD untuk lebih aktif turun ke lapangan, tidak hanya mengandalkan rapat di ruangan ber-AC, tetapi langsung menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai kecamatan, termasuk Sungai Gelam hingga Kumpeh Ulu.
Ia menegaskan bahwa DPRD dan eksekutif harus berjalan seiring dalam membangun daerah.
“Kalau eksekutif berbenah, legislatif mengawal. Kalau sama-sama kuat, Muaro Jambi yang menang,” tegasnya.
Aidi Hatta juga menyebut bahwa LKPD 2025 bukan sekadar laporan angka, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan rakyat.
“Setiap rupiah di APBD itu keringat petani, pedagang, dan guru. Rekomendasi BPK harus jadi peta jalan, bukan pajangan,” tambahnya. (Rdi)
Discussion about this post