Kapolres Tanjabtim Tegaskan Komitmen Berantas Aktivitas Ilegal

Lamanesia.com – Video yang memperlihatkan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi di SPBU Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengecekan di lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara, termasuk penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.

“Polres Tanjabtim berkomitmen untuk memberantas segala bentuk aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan negara,” tegas Kapolres.

Video berdurasi sekitar 30 detik yang beredar luas tersebut memperlihatkan sebuah kendaraan sedang melakukan pengisian solar subsidi di SPBU Rantau Rasau. Perekam video menduga kendaraan tersebut mengisi BBM melebihi kapasitas normal tangki dan disebut telah berulang kali melakukan pengisian solar subsidi.

Menindaklanjuti viralnya video tersebut, Polsek Rantau Rasau bersama pihak Kecamatan Rantau Rasau langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi SPBU. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Rantau Rasau, Iptu Sumitra.

“Kami sudah melakukan pengecekan dan mengamankan kendaraan yang menjadi perhatian masyarakat,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan adanya modifikasi pada tangki kendaraan yang diperiksa. Kendaraan tersebut diketahui masih menggunakan tangki standar pabrikan.

“Dari hasil pemeriksaan awal, kendaraan masih menggunakan tangki standar dan tidak ditemukan adanya modifikasi pada tangki,” jelas Iptu Sumitra.

Meski demikian, masyarakat masih menunggu hasil pendalaman lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemeriksaan rekaman CCTV SPBU untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proses pengisian BBM subsidi tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut distribusi BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Warga berharap proses penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan agar kepercayaan publik terhadap pengawasan distribusi BBM tetap terjaga. (pin)