Ombudsman Jambi Dukung Tegas Arahan Presiden Prabowo: “Yang Tak Bekerja untuk Rakyat, Copot Segera!”

Lamanesia.com – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik yang bersih dan profesional. Dalam arahannya di Istana Negara Jakarta, Presiden dengan tegas memerintahkan agar pejabat dan aparatur negara yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat segera dicopot dari jabatannya.

“Berikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Jangan ragu-ragu! Kalau ada pejabat di bawah Anda yang tidak becus, laporkan segera — kita ganti. Banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat — copot segera. Suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah,” tegas Prabowo dalam arahannya.

Pernyataan lugas Presiden itu mendapat dukungan penuh dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Saiful Roswandi. Ia menilai arahan tersebut merupakan langkah tepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang selama ini masih jauh dari harapan masyarakat.

“Kami sangat mendukung pernyataan Pak Presiden Prabowo. Copot saja yang tidak bekerja! Faktanya, masih banyak pejabat dan pelaksana layanan yang belum menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Saiful Roswandi.

Menurut Saiful, pencopotan atau pemberian sanksi tegas terhadap pejabat yang lalai adalah langkah yang pantas. Negara, katanya, sudah memberikan fasilitas dan gaji, sehingga tidak ada alasan bagi aparatur negara untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

“Kita ini digaji oleh negara, jadi tidak boleh ada kesalahan dalam melayani masyarakat. Apalagi jika sampai melakukan maladministrasi. Pejabat seperti itu harus dicopot dan diberhentikan, karena hanya akan merusak kepercayaan publik dan mengganggu pelayanan,” tegas Saiful.

Ombudsman Jambi sendiri mencatat, hingga saat ini sudah ada lebih dari 200 laporan masyarakat terkait layanan publik di Provinsi Jambi. Sebagian besar laporan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau ketidakseriusan pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Data itu menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik di Jambi masih perlu banyak dibenahi. Kami berharap, arahan Presiden ini menjadi momentum perubahan bagi semua pejabat dan pelaksana layanan agar bekerja dengan integritas dan tanggung jawab,” pungkas Saiful.