Polda Kaltim Bongkar Korupsi Pengadaan Mesin RPU, Seret Tiga Tersangka dan Sita Uang Rp7 Miliar

Lamanesia.com – Polda Kalimantan Timur kembali menegaskan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi di daerah. Pada Rabu (3/12/2025), Polda Kaltim menggelar konferensi pers di Gedung Mahakam untuk mengumumkan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin rice processing unit (RPU) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024.

Konferensi pers dipimpin Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, S.I.K., M.Sc., didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas, S.H., S.I.K., M.Si. Dalam pemaparannya, penyidik mengungkap kronologi, alur dugaan penyimpangan anggaran, serta barang bukti yang telah berhasil diamankan.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita 9 unit handphone, 2 unit komputer, dan uang tunai Rp7 miliar, serta menetapkan tiga tersangka berinisial GP, DJ, dan BR. Ketiganya diduga berperan dalam praktik manipulasi anggaran proyek pengadaan RPU yang seharusnya mendukung program ketahanan pangan di Kutai Timur.

Kasus ini mencuat setelah Tim Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan penggeledahan pada Kamis (23/10/2025) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik penting yang diduga berkaitan dengan upaya penggelembungan anggaran (markup).

Kombes Pol Yuliyanto menegaskan bahwa penyidik bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini.

“Penyidik terus bekerja secara profesional dan transparan. Semua yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda dalam jumlah besar.

Polda Kaltim memastikan penyidikan masih terus berlanjut. Pengungkapan ini diharapkan memberi sinyal kuat tentang komitmen kepolisian dalam menjaga integritas penggunaan anggaran negara, khususnya pada sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (pin)