Lamanesia.com – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, S.T., M.M., M.T., menyampaikan paparan tajam terkait kerusakan jalan akibat praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) dalam Rakornis Membangun Kolaborasi Lintas Sektoral untuk kesiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Di hadapan peserta Rakornis, Ivan menegaskan bahwa ODOL bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi sumber kerugian besar bagi daerah.
Menurut data pemeliharaan dan perhitungan teknis, Provinsi Jambi mengalami potensi kerugian mendekati Rp1 triliun per tahun akibat kendaraan ODOL yang terus melintas di jalan provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ini bukan angka kecil. Hampir Rp1 triliun uang rakyat habis hanya untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat keserakahan. Seharusnya dana itu membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur baru,” tegas Ivan Wirata.
Ivan juga menyuarakan sikap keras agar kebijakan Zero ODOL ditegakkan tanpa kompromi dan tanpa ruang toleransi bagi oknum yang menjadi beking truk ODOL.
“Saya tegaskan! Jangan ada lagi oknum, dari instansi mana pun, yang melindungi praktik ODOL. Itu pengkhianatan terhadap negara dan rakyat,” ujarnya lantang.
Ia menyebut bahwa keberadaan oknum yang bermain mata dengan pelaku ODOL membuat kebijakan pemerintah lumpuh dan merusak masa depan pembangunan daerah.
Ivan menjelaskan bahwa dampak ODOL sangat merusak: umur jalan yang semestinya 10 tahun bisa turun menjadi hanya 1–2 tahun. Karena itu, Zero ODOL bukan sekadar kebijakan, tetapi kebutuhan mendesak yang harus dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan.
Politisi Golkar itu juga menyoroti minimnya jembatan timbang di Jambi—hanya empat unit—yang tidak sebanding dengan volume truk tambang dan sawit. Ia mendorong penambahan jembatan timbang di mulut tambang, penerapan Weight in Motion (WIM), ETLE logistik, BLUe, serta digitalisasi penuh proses pengawasan.
Selain penindakan, Ivan menawarkan pendekatan insentif–disinsentif agar transisi menuju Zero ODOL tidak mematikan usaha. Insentif yang ia usulkan mencakup subsidi modifikasi kendaraan, kemudahan pembiayaan armada standar, dan insentif pajak bagi perusahaan patuh.
Sementara untuk perusahaan yang tetap mengoperasikan kendaraan ODOL, Ivan mengusulkan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha.
Ivan juga menyoroti posisi sopir sebagai pihak paling dirugikan dalam sistem ODOL.
“Sopir sering dijadikan tameng perusahaan. Negara harus hadir. Standar gaji harus diperbaiki, ada batas upah minimum–maksimum, jaminan kesehatan, dan pemberantasan pungli di jalur logistik,” tegasnya.
Dalam rekomendasinya, Ivan turut mendorong penyusunan Perda Tarif Angkutan Barang untuk mencegah perang harga yang memicu praktik ODOL, serta integrasi pengawasan digital agar jembatan timbang bebas celah permainan.
“Kalau ingin jalan kita bertahan lama dan Jambi maju, Zero ODOL harus ditegakkan tanpa tawar-menawar. Dan saya ulangi: jangan ada lagi oknum yang bermain. Kalau ketahuan—tindak tegas!” tutup Ivan. (pin)
Discussion about this post