Laporan Masyarakat Melonjak 120%! Ombudsman Jambi Bongkar Masalah Layanan Publik yang Paling Banyak Dikeluhkan

Lamanesia.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menggelar coffee morning bersama insan media pada Jumat (12/2/2025), sebuah forum terbuka yang langsung menjadi sorotan karena membeberkan lonjakan drastis laporan pelayanan publik sepanjang tahun 2025. Acara yang dikemas santai namun sarat makna ini juga menjadi ajang penguatan kolaborasi antara Ombudsman dan media dalam mengawal kualitas layanan publik di daerah.

Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, mengungkapkan fakta mencengangkan: 295 laporan masyarakat diterima sepanjang 2025, dengan lonjakan mencapai 120 persen dibanding tiga tahun sebelumnya. Tak hanya itu, Ombudsman mencatat tingkat penyelesaian laporan tembus 96 persen, sebuah capaian yang menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Peningkatan laporan bukan berarti layanan memburuk. Permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik memang meningkat. Karena itu semua unit kerja wajib memperkuat kualitas layanan agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut,” tegas Saiful.

Ia menyebutkan, laporan yang paling banyak diterima berkaitan dengan layanan yang tidak diberikan dan penundaan berlarut oleh sejumlah instansi. Menurutnya, fakta ini menandakan masih luasnya ruang perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Ombudsman menegaskan seluruh laporan yang masuk harus dituntaskan agar masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan yang layak.

“Kami berkomitmen bahwa semua laporan harus selesai dan ada kepastian. Namun laporan yang masuk menjelang akhir tahun akan diteruskan ke tahun berikutnya,” tambah Saiful.

Dalam kesempatan itu, Saiful juga mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih serius menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. “Saya minta kepala daerah agar benar-benar bertanggung jawab menyelesaikan laporan. Itu kewajiban,” ujarnya menegaskan.

Melalui gelaran coffee morning ini, Ombudsman Jambi berharap terjalin penguatan sinergi dengan media, sehingga pengawasan terhadap layanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (mat)